PADANG,suaraadhiyaksa.com (03/01/2025)    Bus transportasi massal Koridor 2, 3, 5 dan 6 Trans Padang yang selama ini melayani masyarakat berhenti beroperasi sejak awal tahun baru kemarin.

Layanan transportasi ini terpaksa berhenti lantaran belum dealnya nilai kontrak Biaya Operasional Kendaraan (BOK) oleh semua perusahaan operator dengan Perusda Padang Sejahtera Mandiri (PSM).

Bus Trans yang memiliki rute Pasar Raya- Bungus, Pasar Raya - Air Pacah Via Siteba, Pasar Raya-Indarung dan Pasar Raya- Kampus Unand kini berhenti operasi.

Direktur Utama Perumda Padang Sejahtera Mandiri (PSM) Alfino Marta,Rabu 01/01/25 saat dimintai Konfermasi awak media ini tidak meresponnya.sampai berita di terbitkan 
 
Selain itu, Rabu 01/01/25 awak media pun melakukan komfirmasi ke Ketua DPRD Kota Padang Muharlion. Awalnya tidak mengetahui persoalan berhenti operasional di empat Koridor ini.

Adanya informasi tersebut, Muharlion pun geram dan menanyakan kepada di Dirut PSM terkait berhentinya operasional Bus Trans Padang Kolidor 2, 3, 5 dan 6.

Anehnya Dirut PSM merespon Ketua Dewan dengan segera memberikan informasi.Ia pun menyampaikan terkait terhentinya operasional ini, bahwa empat koridor tidak mau tanda tangan kontrak, disebabkan belum disetujuinya nilai yang di tawarkan," katanya. 

Menanggapi hal ini, Ketua DPW Relawan Prabowo Indonesia Kuat (REPRO) Sumbar, RONI  mengatakan, harus adanya tindakan tegas kepada operator Trans Padang yang menghentikan operasional, dikarenakan moda transportasi merupakan salah satu akomodasi angkutan umum bagi masyarakat yang sangat diminati dan ditunggu-tunggu sekarang ini. 

“Kami minta kepada Dirut PSM sebagai pejabat publik untuk membuka hal yang sebenarnya, kalau memang tidak mampu atau tidak bisa mengurus Trans Padang dan operatornya silahkan mengundurkan diri, karena saya lihat penghentian operasional ini terus berulang kali terjadi, sepertinya mogok ini adalah hobi" tutur Ketua Repro.

Roni juga menegaskan bahwa Trans Padang seharusnya memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Kota Padang. 

"Seharusnya Trans Padang memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat Kota Padang, karena anggaran puluhan miliar sudah di kucurkan dari APBD kota Padang,” ujarnya. 

Lanjut Roni, seharusnya PSM dan Dinas Perhubungan Kota Padang serta pihak operator berunding dalam penyusunan anggaran.

"Jangan mau todong di akhir tahun dengan nilai kontrak yang tidak di setujui oleh mereka operator Trans Padang. Kalau penyusunan nilai kontrak ini dilakukan bersama sama, saya jamin tidak akan terjadi penolakan nilai kontrak dan operator tidak akan menghentikan operasional seperti sekarang ini, dan jelas yang rugikan masyakarat kota padang," tandasnya. 

Untuk itu, Roni juga meminta agar Ketua DPRD perlu mendorong baik PSM maupun Dishub Kota Padang guna mempercepat persoalan ini agar segera dapat ditindak lanjuti..(Tim red)